Struktur negosiasi VPA nasional

Pada tahap negosiasi proses Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA), pemerintah negara pengekspor kayu menggunakan struktur yang telah diciptakan untuk:

• Mengembangkan dan mengartikulasikan posisi negosiasi
• Melibatkan Uni Eropa dalam negosiasi bilateral
• Membuat rancangan naskah VPA dan lampirannya

Setiap negara menciptakan struktur negosiasi sesuai dengan konteks dan kebutuhannya. Akibatnya, struktur negosiasi bervariasi dari satu negara ke negara lain. Dalam kebanyakan proses VPA, seorang menteri atau perwakilan lain dari kementerian yang bertanggung jawab untuk bidang hutan memimpin tim negosiasi atau komite. Tim negosiasi menerima masukan teknis dan politik dari struktur dan stakeholders lainnya untuk membingkai posisi negosiasi.

Sampai saat ini, struktur negosiasi nasional dalam proses VPA telah menyertakan perwakilan dari beberapa departemen pemerintah. Hal ini karena beberapa kementerian adalah stakeholders yang berkepentingan dalam proses VPA. Selain itu, undang-undang dan peraturan yang membentuk definisi legalitas sebuah negara berada di bawah beberapa yurisdiksi kementerian.

Bagian terpisah dari Kupas VPA menggambarkan struktur negosiasi yang dibuat oleh Kamerun, Ghana, Liberia dan Republik Kongo.

Representasi stakeholder dalam struktur negosiasi nasional

Di sebagian besar negara yang terlibat dalam negosiasi VPA, perwakilan dari sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil telah berpartisipasi dan ikut serta dalam negosiasi. Partisipasi telah dicapai baik melalui keanggotaan tim negosiasi dan/atau komite penasihat teknis, atau melalui proses konsultasi. Sebagai contoh:

• Di Republik Kongo, pemerintah tidak hanya membuat tim negosiasi multistakeholder dan komite pengarah untuk menyusun dan mengkonsolidasikan posisi, tetapi juga membentuk 'sidang umum' multipihak. Sidang umum membahas posisi negosiasi dengan kelompok para stakeholders (100 perwakilan dari sektor swasta, masyarakat sipil dan pemerintah). Sidang adalah mekanisme untuk memungkinkan adanya interaksi dan dialog untuk mencapai konsensus.

• Di Ghana, Liberia dan Republik Kongo, komite pengarah membentuk kelompok kerja multipihak untuk menyusun rancangan lampiran naskah dalam VPA, seperti pada definisi legalitas atau sistem jaminan legalitas kayu. Di negara lain, komite pengarah mempekerjakan ahli atau konsultan untuk menyusun lampiran.
• • Liberia saat ini menjadi satu-satunya negara yang memasukkan perwakilan masyarakat dalam struktur negosiasi dan memberi mereka tujuh kursi di komite pengarah teknis.

Beberapa negara kesulitan untuk memastikan partisipasi stakeholder dalam struktur negosiasi. Pengalaman menunjukkan, bagaimanapun, bahwa perwakilan seperti itu dapat membantu negosiasi dan menambah kredibilitas untuk VPA. Tanpa partisipasi multipihak:

• Keputusan kurang mendapat masukan dari stakeholders dan berisiko ditolak kemudian
• Arus informasi antara stakeholder dan pemerintah terbatas

Pengalaman juga menunjukkan bahwa partisipasi akan berfungsi dengan baik jika stakeholder memilih wakil-wakil mereka sendiri. Di beberapa negara, pemerintah memilih wakil masyarakat sipil untuk menjadi tim negosiasi multipihak. Dalam setiap kasus, terlihat jelas bahwa orang yang diangkat tidak memiliki dukungan dari konstituen mereka. Belajar dari ini, pemerintah menghapus penunjukkan mereka dan meminta organisasi masyarakat sipil untuk memilih wakil-wakil mereka sendiri.