Rencana Aksi VPA dan FLEGT

Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPAs) adalah satu dari beberapa elemen didalam Rencana Aksi Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT) tahun 2003, yang bertujuan untuk menghentikan pembalakan ilegal. Uni Eropa mengembangkan Rencana Aksi FLEGT sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran internasional tentang dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari pembalakan liar.

Pada awal 2000-an, upaya-upaya internasional untuk mengatasi pembalakan liar difokuskan pada pengelolaan hutan, penegakan hukum dan pemerintahan, tetapi tidak pada aspek perdagangan. Usaha-usaha ini gagal membendung ilegalitas. Dengan demikian Uni Eropa memutuskan untuk memasukan faktor perdagangan dalam kebijakan untuk merespon pembalakan liar. Perdagangan mempunyai potensi untuk menciptakan insentif yang kuat baik bagi negara-negara produser maupun pasar Uni Eropa guna memastikan legalitas produk. Oleh sebab itu, Rencana Aksi FLEGT memasukkan langkah-langkah dari sisi permintaan dan ketersediaan:

• • Peraturan FLEGT Uni Eropa 2005 serta instruksi Dewan terkait, memperkuat Komisi Eropa untuk melakukan perundingan VPA dengan negara-negara pengekspor kayu dan otoritas Uni Eropa untuk menetapkan peraturan untuk mengimpor produk-produk berlisensi FLEGT dari negara-negara mitra VPA.
• Peraturan lain. Misalnya, Peraturan Perkayuan Uni Eropa tahun 2013 mensyaratkan importir-importir Uni Eropa untuk menggunakan prosedur-prosedur, sering kali disebut sebagai prosedur uji kelayakan (due diligence), untuk memastikan bahwa kayu-kayu dan produk kayu yang mereka jual adalah legal.
• Mendukung negara-negara pengekspor kayu yang ingin menangani pembalakan liar
• Mendukung inisiatif sektor swasta, termasuk kode etik sukarela untuk perusahaan-perusahaan penyedia kayu.
• Memajukan kebijakan pengadaan publik yang hanya mengambil dari produk-produk legal.
• Usaha untuk memastikan bahwa investasi tidak mendukung pembalakan liar.
• Aksi untuk menangani persoalan `konflik perkayuan’, dimana kayu yang dijual untuk mendanai konflik bersenjata.